SAMARINDA – Pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti ketimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang dinilai tidak merata. Menurutnya, masih banyak wilayah yang belum merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Keluhan ini mencuat terutama dari masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) II, yang mencakup Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, dan Loa Janan Ilir. Samri mengungkapkan bahwa banyak jalan di wilayah tersebut masih dalam kondisi kurang layak, bahkan di beberapa titik masih beralaskan tanah tanpa tersentuh proyek semenisasi.
“Di daerah kita ini (Dapil II) tidak pernah tersentuh proyek sedikitpun. Di daerah-daerah tertentu jalannya masih tanah,” kritik Samri saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Rabu (19/2/2025).
Persoalan ini, menurutnya, mencerminkan ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan. Ia membandingkan kondisi Dapil II dengan daerah perkotaan yang cenderung mendapatkan perhatian lebih dalam perbaikan infrastruktur.
Samri mempertanyakan konsep ‘pembangunan prioritas’ yang ditetapkan oleh Pemkot Samarinda, sebab ia menilai bahwa pembangunan prioritas seharusnya berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau dibilang prioritas, itu harus berbasis masyarakat, yang menyentuh kebutuhan dasar mereka. Misalnya, masyarakat Samarinda sudah harus mendapatkan semua akses air bersih atau pembangunan semenisasi, itu yang harus dirasakan,” paparnya.
Samri mendorong pemerintah untuk lebih mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan. Ia berharap agar alokasi anggaran dan proyek pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.(ADV/DPRD SAMARINDA)
