SAMARINDA – Ketika pertanyaan yang kedua dalam segmen kedua Debat Pilkada Kaltim 2024 di Jakarta, Minggu (3/11/2024), kedua calon Gubernur Kaltim saling menyindir dan menyerang. Pertanyaan tersebut terkait rawannya korupsi di Kaltim.
Pertanyaan dari tim pemateri maupun panelis sebagai berikut :
“Data survei penilaian intergritas atau SPI KPK pada tahun 2023, menempatkan provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah yang berstatus rawan korupsi dengan skor 72,71. Status rawan ini terbukti dengan masih adanya praktik-praktik korupsi di sektor sumber daya alam. Khususnya, perizinan tambang dan sawit, penempatan pejabat yang lebih mengutamakan keluarga dan kroni, tata kelola anggaran yang tidak terbuka dan transparan hingga politik titip-menitip tim sukses, serta kader partai politik dalam pengisian pimpinan perusahaan daerah atau perusda.”
“Bagaimana cara dan strategi anda untuk melawan praktik-praktik korupsi tersebut dalam rangka melepaskan Kaltim sebagai daerah yang berstatus rawan korupsi?”
Jawaban dari Calon Gubernur nomor urut 01, Isran Noor singkat dan melakukan sindiran berbalut candaan kepada Rudy Mas’ud, rivalnya.
“Alhamdulillah selama saya 5 tahun jadi Gubernur dan pak Hadi Mulyadi jadi Wakil Gubernur, tidak terjadi tangkap tangan KPK. Kecuali yang terjadi di mana itu..di PPU ya. Nah itu yang terjadi, aku lupa namanya…itu saja,”jawabnya sambil pura-pura menepuk dahinya.
Kasus yang dimaksud ialah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK RI terha
dap, mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) yang terbukti melakukan melakukan tindak pidana korupsi suap untuk proyek perizinan di kabupaten PPU. AGM sendiri ialah adik kandung dari Rudy Mas’ud.
Rudy Mas’ud pun meresponnya dengan menyindir dengan kasus salah satu mantan pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim. Yaitu Christianus Bennis, ia sebagai Kepala Dinas ESDM Kaltim diduga melakukan tindakan korupsi penerbitan dokumen perizinan pertambangan.
“Subhanallah…astaghfirulloh, ini yang melaksanakan penilaian adalah KPK, adalah bahwa Kalimantan Timur menempati daerah rawan untuk praktik korupsi. Hal ini terbukti dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang terjadi di Kaltim. Salah satunya kepala dinas ESDM Kaltim, sudah dihukum,”ujarnya.
Rudy menilai ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah, hal ini berdasarkan pengalamannya jadi Anggota Komisi III DPR RI. Ia menyatakan bahwa perlunya pemberian akses dan dukungan kepada aparat penegak hukum (APH) dalam melaksanakan tugasnya.
“SDM, anggaran dan prasarana dan sebagainya perlu kita berikan atensi agar mampu mengurangi tingkat korupsi yang rawan berdasarkan hasil dari survei yang dilaksanakan oleh SPI,”terangnya.
Kembali lagi ia mempromosikan aplikasi SAKTInya. Melalui aplikasi tersebut, akan menjadi ruang pengawasan publik.
Serangan Akhir Isran
Dengan respon yang diberikan oleh Rudy tersebut, Isran maupun Hadi Mulyadi sebagai calon wakil gubernur terlihat tersenyum ketawa.
Isran pun menjawabnya dengan serangan.” Jadi (kasus) kepala dinas yang dimaksud itu, (dia) bebas lepas murni karena tidak terbukti kesalahannya. Pahamlah ikam? Kalau yang di PPU terbukti,”tutupnya dengan senyum lebarnya itu.(*)
