JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto beranggapan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik. Pandangan memiliki alasan tersendiri.
Pandangan ini ia ungkapkan saat memberikan pengarahan pada sesi terakhir Retret Pembekalan Kabinet Merah Putih, di Magelang, Minggu (27/10/2024).
Dilansir melalui kompas.com, dikarenakan IKN merupakan ibu kota politik, Prabowo meminta agar pembangunan gedung-gedung eksekutif, dua gedung legislatif dan yudikatif juga harus tuntas dibangun.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mengatakan, IKN menjadi satu dari 4 poin dari pengarahannya.
“Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya,”terangnya.
Ibu kota politik yang dimaksud artinya perlunya perampungan gedung triaspolitika tersebut. Bahkan, Raja Juli mengakui bahwa Presiden Prabowo berencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun.
“Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN,”ucapnya.
Diketahui, hingga saat ini perkembangan pembangunan infrastruktur dasar IKN menembus di angka 58 persen. Persentase ini disampaikan oleh Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga.
Rinciannya sebagai berikut:
1. Batch I mencakup ekosistem pemerintahan dan hunian mengalami kemajuan sekitar 94 persen;
2. Batch II mencakup rumah susun (rusun) ASN, TNI/Polri dan Rusun BIN mencapai perkembangan 60 persen;
3. Batch III mencakup Istana Wakil Presiden telah dilaksanakan sekitar 20 persen.
Pembangunan prioritas yang saat ini dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ialah penyelesaian Batch I.
“Itu yang prioritas. Di samping jaringan air, listrik, dan internet yang sudah supaya benar-benar berfungsi. Itu kami targetkan selesai bertahap sampai dengan Desember 2024,”pungkasnya.(*)
