SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sigit Wibowo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk memodernisasi pembangunan sektor pertanian, khususnya tanaman padi, agar ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi.
Diketahui, Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional 2019, luas lahan baku sawah Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebesar 41.406 hektar, berada di urutan ke-24 secara nasional, setelah Jawa Timur yang memiliki luas sawah terbesar, yaitu 1.214.909 hektar.
“Modernisasi pengolahan sawah harus dioptimalkan dan perlu perhatian serius. Kita tidak bisa selamanya bergantung pada beras yang dipasok dari luar daerah, karena sangat riskan,” Ungkap Sigit sapaan karibnya. Rabu (13/11/2024).
Selain itu, Sigit menilai penurunan produksi beras di Kaltim disebabkan bukan hanya oleh berkurangnya luas lahan sawah dan rendahnya minat pemuda untuk bertani, tetapi juga karena kurangnya modernisasi dalam pengolahan lahan dan pasca panen, lambatnya adopsi mekanisasi pertanian, minimnya penggunaan teknologi, serta tidak adanya insentif dari pemerintah untuk petani.
“Saya melihat masih banyak petani di Kalimantan Timur yang mengandalkan alat-alat pertanian manual,” ucapnya.
Untuk itu, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut berharap Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi peluang bagi pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Timur. Diharapkan, dengan adanya IKN, akan lebih banyak investasi yang masuk ke sektor ini, termasuk dalam pengembangan teknologi pertanian modern.
“Dengan adanya IKN, akan ada pusat pengembangan teknologi pertanian di Kalimantan Timur. Ini bisa menjadi peluang besar untuk memodernisasi sektor pertanian kita,” Pungkasnya.
