SAMARINDA – Komisi II DPRD Kaltim gelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Disperindagkop dan UKM Kaltim, Jumat (3/11/2023). Dalam RDP itu, Sapto Setyo Pramono, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, menyoroti rendahnya serapan anggaran untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kaltim.
Diketahui, serapan UMKM masih berada di bawah 60 persen, termasuk untuk sektor industri, pangan, dan sektor lainnya.
“Kami minta pemaparan apa kendala anggaran kurang terserap,” kata Sapto, Jumat (3/11/2023).
Dirinya mendorong data UMKM harus sinkron dengan Dinas Sosial dan BPS.
“Jangan sampai alokasi kegiatan untuk pembinaan UMKM sebesar Rp 12 miliar tidak tepat sasaran atau tidak terserap tepat sasaran,” lanjutnya.
Sapto menegaskan Disperindagkop Kaltim belum menyampaikan secara utuh rencana kerja mereka untuk tahun 2024.
Ia mengetahui salah satu program yang akan dilakukan adalah membangun food station dan melakukan digitalisasi UMKM seluruh Kaltim.
“Namun, yang perlu disadari adalah mengupayakan optimalisasi nilai tambah hasil bahan baku lokal oleh UMKM, bagaimana mereka mendesain dari hulu ke hilir untuk 2025 agar ada modernisasi pangan menjadi produk kemasan,” tegasnya.
Sapto menyarankan kepada Disperindagkop Kaltim agar memaksimalkan program supaya penyerapan anggarannya terserap untuk peningkatan kapasitas UMKM. Bisa dimulai dari pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, hingga pemasaran.
“Keberadaan UMKM amat vital agar Indonesia tidak mengalami inflasi. Jika UMKM mandek dampaknya negara mengalami kemerosotan ekonomi,” pungkasnya. (adv)
