SAMARINDA – Saat ini terdapat sekitar 34 pengawas sekolah yang bertugas di Kaltim. Jumlah itu disebut sangat kurang untuk mengisi sekitar SMA dan SMK negeri di Kaltim.
Saat ini jumlah SMA/SMK negeri di Kaltim mencapai 241 dan sekolah swasta sekitar 400-an sekolah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin berharap adanya penambahan pengawas sekolah pada 2024 nanti.
Pihaknya cukup prihatin karena pengawas sekolah tak tersentuh dengan program signifikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
“Gimana kita bisa meningkatkan kualitas kegiatan belajar-mengajar (KBM), pengawasnya saja terbatas, operasionalnya tidak ada dan lokasinya jauh-jauh pula,” kata Salehuddin.
Di satu sisi, pihaknya juga merasa miris karena rata-rata pengawas sekolah justru oleh mereka yang telah memasuki masa pensiun. Oleh sebab itu, menurutnya pengawas sekolah terkait sudah tak efektif.
“Di beberapa kabupaten dan kota yang saya dapatkan datanya, jangankan mau mengawas, Kurikulum Merdeka saja mereka belum dapat. Baru ke kepala sekolah dan guru,” ujarnya lagi.
Salehuddin pun mempertanyakan, bagaimana pengawas sekolah hendak melakukan pengawasan tapi pengawasnya sendiri belum mendapatkan sosialisasi terkait Kurikulum Merdeka secara komprehensif.
Pihaknya juga telah menyampaikan hal tersebut ke Disdikbud Kaltim. “Ini ada kami sampaikan saat banggar maupun rapat dengar pendapat dengan Disdikbud. Artinya, APBD Perubahan 2023 dan APBD Murni 2024, kami berikan porsi lebih ke pengawas,” tambah Salehuddin.
Politisi dari Fraksi Golkar itu mengatakan, bicara soal kebijakan, maka pengawas sekolah itu berada di posisi evaluasi. Evaluasi itu, ujarnya, jadi salah satu muatan untuk melakukan formulasi kebijakan selanjutnya.
“Kalau pengawas ini tidak diberikan porsi yang bagus, baik serta ideal, otomatis kita tidak bisa berharap proses pengawasan pendidikan itu bisa bagus,” tegasnya. (adv)
