SAMARINDA – Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menanggapi ramainya kritik terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang berseliweran di media sosial dalam beberapa pekan terakhir. Ia menegaskan bahwa menyampaikan kritik adalah bagian dari hak warga negara, namun harus tetap menjunjung etika dan kebenaran informasi.
Menurut Helmi, keterbukaan informasi di era digital membuat semua pihak bisa dengan mudah menyampaikan pendapat. Namun, ia mengingatkan pentingnya membedakan antara kritik membangun dan penyebaran informasi yang tidak berdasar.
“Kritik itu boleh, bahkan harus dalam demokrasi. Tapi tetap harus berdasarkan realita dan fakta di lapangan. Jangan asal-asalan atau hanya demi viral,” ujarnya.
Helmi juga mengingatkan bahwa penyebaran kabar bohong atau hoaks justru bisa memperkeruh situasi dan menghambat upaya pembangunan yang tengah dilakukan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan DPRD untuk menciptakan ruang dialog yang sehat. Kritik, kata dia, seharusnya menjadi masukan yang mendorong perbaikan, bukan sekadar serangan tanpa dasar.
“DPRD pun terbuka menerima kritik. Tapi kami berharap semua pihak bisa saling mengayomi. Demokrasi itu tidak berarti bebas menuduh tanpa bukti,” tambahnya.
Di tengah masifnya arus informasi di media sosial, Helmi mengajak masyarakat untuk lebih cermat menyerap informasi dan tidak terjebak pada narasi provokatif yang bisa merugikan semua pihak. (ADV)
