SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di daerah. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kaltim 2025–2029 di Pendopo Odah Etam, Senin (5/5/2025).
Menurut Ekti, keberhasilan program-program unggulan seperti pendidikan dan layanan kesehatan gratis yang diusung dalam visi-misi Gubernur tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan penyelarasan kebijakan dari pemerintah kabupaten, khususnya di wilayah tertinggal seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
“Pemerintah kabupaten harus menyinkronkan kebijakan mereka dengan arah pembangunan provinsi. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri kalau mau hasilnya maksimal,” ujarnya.
Ekti mengingatkan bahwa pembangunan SDM bukan hanya tanggung jawab satu level pemerintahan saja. Ia merespons sorotan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terhadap rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa wilayah Kaltim sebagai indikasi perlunya perubahan pola pikir para kepala daerah.
“Mindset-nya jangan hanya pada pembangunan fisik. Kita harus ubah cara pandang kepala daerah agar lebih fokus pada kualitas manusia,” tegasnya.
Di sisi lain, meskipun pembangunan infrastruktur seperti jalan tetap menjadi prioritas, Ekti menyebut pembangunan SDM sebagai investasi jangka panjang yang mendesak dan tidak bisa ditunda.
“Kalau infrastruktur bisa dikejar, tapi pendidikan dan kesehatan harus dipacu sejak sekarang. SDM yang cerdas dan sehat akan menopang semua sektor lainnya,” tambahnya.
Terkait isu penurunan proyeksi APBD Kaltim 2026 yang disebut akan turun menjadi Rp18 triliun, Ekti tetap optimistis. Ia yakin anggaran akan kembali meningkat seiring dengan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Saya percaya Ibu Ismi dan tim Bapenda mampu menggenjot pendapatan daerah, kita masih punya waktu hingga akhir tahun untuk memperbaiki proyeksi itu,” tutupnya. (Adv)
