SANGATTA – Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan umumnya mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) di Rapat Paripurna ke-27 Masa Persidangan ke-III Tahun Sidang 2023/2024 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kamis (13/6/2024). Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh Muhammad Amin.
Amin menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi atas pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemkab Kutim. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.
“Realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 352,46 miliar atau 44,76% dari anggaran pendapatan asli daerah sebesar Rp 787,53 miliar masih dirasa kurang maksimal,” ungkapnya.
Dirinya beranggapan bahwa banyak kebutuhan mendasar masyarakat yang belum terpenuhi. “Banyak kebutuhan mendasar dari masyarakat yang belum terpenuhi,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan kontribusi dari BUMD/Perusda dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
“Apakah seluruh BUMD/Perusda itu berkinerja optimal sehingga secara signifikan bisa ikut mendongkrak PAD?” tanyanya.
Fraksi Partai Demokrat menilai pentingnya transparansi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap PAD.
“Publik perlu tahu, apakah faktor meningkatnya PAD karena dominan disumbang oleh BUMD/Perusda Kabupaten Kutai Timur ataukah karena faktor lainnya,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya evaluasi kinerja BUMD/Perusda untuk memastikan optimalisasi kontribusi mereka terhadap PAD. “Kita harus memastikan BUMD/Perusda bekerja dengan optimal untuk mendukung PAD,” tuturnya.
Pihaknya juga menyoroti ketergantungan pada sektor tertentu yang harus dihindari.
“Agar tidak terjadi ketergantungan pada sektor tertentu, kita perlu diversifikasi sumber pendapatan,” tambahnya.
Fraksi Partai Demokrat berharap agar masukan mereka dapat diterima dan diimplementasikan oleh pemerintah.
“Dengan harapan dapat semakin mempertajam kebijakan pemerintah menuju perubahan dan perbaikan di tengah perkembangan masyarakat yang dinamis,” harapnya.
Anggota komisi D itu juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. “Kami mengajak semua pihak dapat bekerja sama untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah,”tutupnya.(ADV/DPRD Kutim)
