SANGATTA – Fraksi Partai Amanat Keadilan Berkarya (AKB) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) untuk tidak bergantung di sektor pertambangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini merupakan pandangan umum fraksi tersebut dalam Rapat Paripurna ke-27 Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 2023/2024 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kamis (13/6/2024).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni dan dihadiri oleh Asisten III Pemkot Kutim Sudirman Latif, serta 21 anggota dewan.
Pandangan fraksi disampaikan oleh Mulyana. Ia mengungkapkan, PAD Kutim masih dapat ditingkatkan secara setelah mencermati angka-angka yang tertera dalam nota penjelasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
“Pendapatan asli daerah sebesar Rp 352,46 miliar atau 44,76% dari anggaran PAD sebesar Rp 787,53 miliar masih bisa ditingkatkan. Kita tidak bisa hanya bergantung pada sektor pertambangan saja,” ujar Mulyana.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya eksplorasi dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya. “Pengelolaan kekayaan daerah masih perlu digali, termasuk juga pendapatan dari retribusi dan pajak daerah. Ini adalah peluang yang harus dimaksimalkan,” tambahnya.
Menurutnya, penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga harus diarahkan dengan tepat.
“Penyertaan modal di BUMD seharusnya bukan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen atau pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Pihaknya juga menyoroti pendapatan transfer yang bernilai Rp 7,67 triliun atau 103,12% dari anggaran pendapatan transfer sebesar Rp 7,44 triliun.
“Pendapatan transfer ini harus benar-benar dijabarkan dengan detail untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran, terutama dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam pandangannya, dirinya mengaku bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting.
“Kami berharap setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan digunakan untuk tujuan yang jelas demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut dirinya mengingatkan bahwa peran serta semua pihak dalam pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kutim,” pungkasnya.(ADV/DPRD Kutim)
