TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur mengkaji pemasangan dinding penahan tanah yang diperkuat tiang pancang untuk menangani longsor di wilayah Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kukar.
Rencana penanganan longsor itu dibahas dalam audiensi BBPJN Kaltim bersama Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Rumah Jabatan Bupati Kukar, Senin (14/9/2026) lalu.
Audiensi dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan BBPJN Kaltim, Akmizal. Ia mengatakan, pihaknya sebelumnya telah melakukan investigasi di lokasi longsor, termasuk pengeboran tanah untuk mengetahui kondisi dan karakteristik tanah di area terdampak.
Hasil investigasi tersebut menjadi dasar kajian teknis untuk menentukan metode penanganan yang dinilai aman dan sesuai dengan kondisi lapangan.
“Kami sedang mengkaji opsi pemasangan dinding penahan tanah yang diperkuat dengan tiang pancang guna menstabilkan area bibir sungai yang amblas,” ucap Akmizal.
Menurutnya, penanganan longsor harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi tanah, lingkungan sekitar, serta keselamatan pengguna jalan.
Selain penanganan permanen, BBPJN Kaltim juga membahas langkah sementara untuk mengurangi dampak penutupan akses jalan terhadap aktivitas masyarakat.
Akmizal juga menilai akses Jalan Jembayan tidak dapat ditutup terlalu lama karena berpotensi mengganggu mobilitas warga, distribusi barang, hingga aktivitas ekonomi.
Karena itu, diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai skema pengalihan arus lalu lintas selama proses penanganan longsor berlangsung.
Dalam audiensi tersebut turut dibahas kemungkinan dukungan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk membantu menangani dampak yang ditimbulkan akibat gangguan akses jalan.
Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan penanganan longsor di Jembayan harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan konektivitas antarwilayah.
“Penanganan jalan longsor ini harus benar-benar dikerjakan karena ini sangat penting dan mendesak,”ujar Aulia.
Aulia mengatakan, meskipun pemerintah saat ini menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, penanganan infrastruktur yang bersifat mendesak tetap membutuhkan dukungan bersama.
Menurut dia, pemerintah pusat melalui kementerian terkait diharapkan dapat memberikan dukungan anggaran. Pemkab Kukar juga siap mengambil bagian sesuai kewenangan dan kemampuan daerah.
“Apapun kendala dalam wilayah Kukar, jangan sungkan untuk meminta bantuan,”tegasnya.
Selain penanganan longsor Jembayan, pertemuan tersebut membahas pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan di sejumlah wilayah Kukar.
Ia berharap koordinasi antara Pemkab Kukar dan BBPJN Kaltim terus diperkuat agar pembangunan maupun penanganan infrastruktur dapat dilakukan secara terpadu. (Adv/Hae)
