TENGGARONG – Sebanyak sembilan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, direncanakan mendapat intervensi penyediaan listrik dari PT PLN pada 2027.
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri mengatakan, rencana tersebut dibahas Pemkab Kukar bersama Kementerian terkait bidang kelistrikan melalui fasilitasi Gubernur Kalimantan Timur.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Kukar juga menyampaikan kondisi kelistrikan di sembilan desa yang sebelumnya telah mendapat intervensi pemerintah daerah melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
“Memang tahun 2027 itu direncanakan ada sembilan desa yang akan mendapatkan intervensi dari PLN terkait dengan listrik desa ini,” ucap Aulia, Selasa (15/9/2026).
Menurut dia, keberadaan PLTS komunal yang dibangun Pemkab Kukar selama ini masih memiliki keterbatasan kapasitas. Pembangkit tersebut memiliki kapasitas sekitar 40 hingga 60 kilowatt peak (kWp). Kapasitas tersebut, kata Aulia, pada dasarnya baru mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk penerangan dan penggunaan sejumlah peralatan elektronik dengan daya terbatas.
“Karena kemampuan PLN Komunal kita itu cuma antara kapasitasnya 40 sampai 60 KWP saja, sehingga di masyarakat itu kegunaannya ini hanya cukup untuk penerangan,” ujarnya.
Dengan adanya intervensi PLN, pemerintah daerah berharap kebutuhan listrik rumah tangga masyarakat di sembilan desa tersebut dapat terpenuhi secara lebih optimal. Aulia juga mendorong agar pembangunan kelistrikan yang dilakukan PLN nantinya dapat disinergikan dengan fasilitas yang telah dibangun pemerintah daerah.
“Kita berharap ini bisa bersinergi. Kami berharap PLN tidak jalan sendiri, pemerintah daerah berjalan sendiri,”jelasnya.
Menurutnya, fasilitas PLTS yang telah dibangun Pemkab Kukar dapat diperkuat melalui intervensi PLN. Skema kerja sama pemanfaatan aset tersebut nantinya masih akan dibahas lebih lanjut.
“PLTS yang sudah kita bangun ini, apalagi PLN juga intervensinya dalam bentuk pembangunan PLTS, maka kita berharap PLTS yang sudah kita bangun inilah yang dikuatkan oleh PLN,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan yang belum mendapatkan layanan listrik secara memadai.
“Bagi kami pemerintah daerah adalah bagaimana kualitas kesejahteraan dan kualitas hidup warga masyarakat kita yang ada di desa itu bisa kita tingkatkan dengan adanya program,”tegasnya.
Sembilan desa yang masuk dalam perencanaan intervensi PLN pada 2027 tersebut berada di sejumlah wilayah, yakni Desa Sebuntal, Tunjungan, Menamang Kiri, Menamang Kanan, dan Kupang Baru di Kecamatan Muara Kaman, Desa Liang Buaya dan satu desa lainnya di Kecamatan Muara Wis, serta Belayan.
Aulia mengatakan, pembahasan dengan PLN terkait proses sinergi tersebut telah dilakukan. Pemerintah daerah selanjutnya menunggu tahapan pelaksanaan program pada 2027. (Adv/Hae)
