SAMARINDA – Ratusan warga korban konflik lahan dari berbagai daerah di Kalimantan Timur memadati halaman Kantor Gubernur Kaltim dalam aksi bertajuk Ketuk Pintu Gubernur, Selasa (19/5/2026). Massa datang membawa tuntutan terkait sengketa lahan dengan perusahaan tambang, perkebunan sawit hingga sektor migas yang dinilai merugikan masyarakat.
Koordinator aksi, Nina Iskandar, menyebut jumlah massa yang hadir mencapai sekitar 200 orang dan sebagian besar merupakan warga terdampak langsung konflik agraria.
“Alhamdulillah massa kita ada sampai 200 orang, itu pun rata-rata korban semua. Kalau orang tuanya enggak bisa hadir, anaknya yang mewakili,” ujar Nina di sela aksi.
Dalam orasinya, massa mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim tidak tinggal diam terhadap persoalan konflik lahan yang terus terjadi di sejumlah daerah. Meski penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, warga menilai Gubernur tetap memiliki tanggung jawab moral dan kewenangan administratif untuk membela masyarakat.
“Kami datang meminta Pak Gubernur bisa memperhatikan rakyatnya. Kalau memang ada perusahaan yang bermasalah dan tidak mampu menyelesaikan konflik dengan warga, gubernur juga punya kewenangan untuk bertindak, bahkan menolak atau mengevaluasi izin HGU tersebut,” tegas Nina.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pendataan sementara terdapat sekitar 20 titik konflik yang melibatkan perusahaan sawit, tambang hingga migas di sejumlah wilayah seperti Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur hingga Mahakam Ulu.
Menurut Nina, dampak konflik tersebut sudah sangat dirasakan masyarakat. Bahkan ia menyinggung proyek strategis nasional bendungan di Marangkayu yang disebut berdampak terhadap ratusan kepala keluarga.
“Korban proyek strategis nasional itu sampai 300 rumah, 300 kepala keluarga. Rumah mereka tenggelam semua,” katanya.
Setelah hampir dua jam berorasi, massa akhirnya ditemui langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Pertemuan tersebut disambut antusias warga yang sejak awal mendesak pemerintah provinsi turun tangan langsung menyelesaikan konflik agraria.
“Alhamdulillah tuntutan kita diterima. Ini langkah kemenangan baru bagi masyarakat yang selama ini merasa tertidur karena tenggelam oleh isu-isu lain,” ujar Nina usai dialog dengan gubernur.
Dalam pertemuan itu, Rudy Mas’ud mengakui banyak persoalan konflik lahan yang terjadi berkaitan dengan sengketa antara warga dan perusahaan, baik sektor perkebunan maupun pertambangan. Ia memastikan pemerintah provinsi akan mempelajari seluruh laporan warga secara bertahap.
“Kami pastikan gubernur dan wakil gubernur berada di belakang rakyat Kalimantan Timur,” tegas Rudy di hadapan massa aksi.
Rudy juga membuka kemungkinan langkah tegas terhadap perusahaan yang terbukti bermasalah, termasuk evaluasi hingga pencabutan izin usaha.
“Kami akan melakukan langkah-langkah sesuai aturan yang berlaku, termasuk mencabut perizinan perusahaan yang berkaitan dengan konflik ini,” katanya.
Ia menambahkan, Pemprov Kaltim segera berkoordinasi dengan ATR/BPN serta instansi terkait untuk mempelajari dokumen-dokumen yang diserahkan warga.
“Persoalannya beda-beda, ada perusahaan negara, swasta, sampai oil and gas. Jadi kita selesaikan satu per satu,” pungkasnya. (*)
