SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menerima laporan hasil pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kaltim terkait praktik pelayanan publik di sektor pendidikan, Rabu (30/4/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur, Ombudsman mengungkap adanya dugaan praktik maladministrasi berupa pungutan dana di sejumlah SMA dan SMK saat momen kelulusan siswa.
Kepala Ombudsman Kaltim, Mulyadin, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan orang tua siswa diminta membayar antara Rp500 ribu hingga Rp850 ribu per siswa untuk kegiatan perpisahan.
“Ini merupakan hasil investigasi dari teman-teman kami di lapangan. Praktik pungutan ini cukup masif dan bervariasi tergantung tipe sekolahnya,” ungkapnya.
Selain itu, Mulyadin menambahkan, pertemuan dengan Wagub merupakan bagian dari langkah awal dirinya sebagai pejabat baru di Ombudsman Kaltim.
“Saya baru dua bulan menjabat. Harapannya, pemerintah dapat mengeluarkan aturan tegas agar praktik pungutan, khususnya saat perpisahan siswa, dihentikan,” Ucapnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan memerintahkan Dinas Pendidikan segera turun tangan.
“Jika ada sekolah yang masih bermain-main, baik itu dari pihak komite maupun orang tua, kepala sekolahnya akan kami tindak tegas,” Ucapnya.
Orang nomor dua di provinsi Kaltim itu menegaskan bahwa surat edaran sebelumnya tidak cukup, dan Pemprov akan mengeluarkan surat instruksi resmi dari Gubernur untuk mencegah pengulangan kasus serupa.
“Dari laporan tadi, ada sekitar tujuh SMA dan beberapa SMK yang terlibat. Kami tidak ingin ini berulang tiap tahun, apalagi mendekati momen wisuda. Instruksi gubernur akan segera dikeluarkan agar kejadian seperti ini tidak lagi membebani orang tua siswa,” Tutupnya.
