SAMARINDA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim mengajak media massa menyajikan informasi fakta terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin.
Pria yang akrab disapa Rahman melihat bahwa saat ini masifnya penggunaan media sosial. Bahkan, media sosial dan masyarakat satu kesatuan. Padahal, konten yang dipublikasikan di media sosial bukanlah kondisi nyata di lapangan. Sehingga persepsi seseorang bisa dipelajari melalui media sosial.
“Ini yang diglorifikasi oleh peserta pemilu. Di sinilah peran media, sebagai pilar demokrasi keempat,”ungkap Rahman ketika menjadi narasumber Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan mengusung tema “Peran Media dalam Menangkal Hoaks dan sinaran Kebencian pada Pilkada Tahun 2024” yang dilaksanakan di Bagio’s Cafe Samarinda, Rabu (20/11/2024).
Rahman menjelaskan, ada perbedaan dalam konsekuensi hukum antara media berbasis pers dengan media sosial. Media berbasis pers dilindungi oleh UU Pers, sedangkan konsekuensi dari media sosial adalah UU ITE.
“Media berbasis pers kan mereka dilindungi oleh UU Pers, penyelesaiannya beda itu ketika terjadi hal-hal yang merugikan orang lain itu maksudnya. Sedangkan untuk media sosial, menggunakan UU ITE,”terangnya.
Selain itu, perbedaan cara pengolahan data dan penyajian informasinya. Apabila media berbasis pers, pasti menjunjung tinggi kepakaran atau ahli di bidangnya sebagai narasumber.
“Nah media yang berbasis pers itu sangat menghargai itu sehingga informasi yang kemudian disampaikan oleh masyarakat itu benar-benar informasi yang sudah melalui proses verifikasi.”
“Sedangkan di media sosial kan nggak. Siapapun bisa ngomong apa yang diproduksi, bisa bukan berdasarkan rasionalitas tapi kebanyakan diproduksi berdasarkan emosi,”paparnya.
Jika ini terjadi, Rahman mengkhawatirkan masyarakat bisa terjebak dalam ritme emosi yang dimainkan oleh pemilik akun tersebut.
“Kalau ini yang kemudian mendominasi dalam pikiran masyarakat akhirnya dia memilih calon-calon dalam Pilkada itu berdasarkan citra yang dibangun secara sistem, bukan berdasarkan pandangan-pandangan rasional kita,”sambungnya.
Media berbasis pers memiliki tugas untuk menyadarkan masyarakat dengan informasi berbasis pers. Informasi yang telah melalui proses verifikasi. Rahman mengajak media untuk kembali meningkatkan nalar dalam menyajikan informasi kepada masyarakat terkait Pilkada 2024. (*)
