SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berkomitmen mempercepat proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti di kota tersebut.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan, proses verifikasi PBG saat ini masih terlalu lama, yakni bisa mencapai satu bulan. Menurutnya, durasi tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat dan efisien.
“Ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Kita harus mencontoh kota-kota seperti Tangerang dan Bandung yang sudah mampu memangkas waktu pengurusan PBG menjadi hitungan minggu, bahkan jam,” ujar Andi Harun,.
Untuk memperbaiki situasi, Pemkot Samarinda berencana membuat ruang khusus yang menangani perizinan bangunan, termasuk PBG, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sistem ini akan sepenuhnya berbasis digital, menggantikan metode manual yang kerap menimbulkan tumpukan berkas.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi hambatan administrasi akibat proses manual. Digitalisasi ini harus berjalan lancar sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” tegas Andi Harun.
Pemkot juga sedang menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) yang akan menjadi payung hukum percepatan PBG. Perwali ini diharapkan dapat disahkan dalam waktu dekat, sehingga implementasi kebijakan baru bisa segera dimulai.
Andi Harun menambahkan, upaya ini tidak hanya bertujuan mengurangi durasi pengurusan PBG, tetapi juga memperbaiki sistem kerja teknis secara keseluruhan.
“Fokus kita bukan mencari siapa yang salah, melainkan mencari solusi agar pelayanan publik lebih efektif. Semua pihak harus berkolaborasi untuk mewujudkannya,” tutupnya.
Penulis: Asrida
