SAMARINDA – Komisi Irigasi Kota Samarinda menetapkan lokus kerja jaringan irigasi ke depannya. Yakni di Kelurahan Lempake dan Kecamatan Sambutan. Ketentuan tersebut dibahas melalui Sidang Pleno yang dilaksanakan di Hotel Fugo, Rabu (16/10/2024).
Dua lokus tersebut dipilih lantaran ada regulasi baru, yakni
Perubahan Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi dan Profil Irigasi Lempake dan Sambutan.
Perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda, Andy Supriyatna mengungkapkan pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Kaltim beserta 9 kabupaten/kota se-Kaltim telah melaksanakan sinkronisasi mengenai regulasi tersebut dan Sosialisasi Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) Wilayah Sungai (WS) Mahakam 2023/2024.
Hasil dari sosialisasi RAAT WS Mahakam 2023/2024 tersebut mendapatkan 4 kesimpulan. Pertama, RAAT yang disusun sepenuhnya belum dapat direalisasikan/diimplementasikan dan dilakukan monitoring dan evaluasi pada Daerah Irigasi Lempake dan irigasinnya di Hilir Bendungan Lempake. Dikarenakan banyak jaringan irigasi mengalami kebocoran, sehingga outflow dari Bendungan Lempake tidak dapat mengalir sampai lahan persawahan dan banyak pintu air yang mengalami kerusakan.
Kedua, sesuai Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 11 Ayat 1, yang mana pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tanggungjawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasannya kurang dari 1000 Ha dalam satu daerah kabupaten/kota.
“Maka Daerah Irigasi Lempake dengan luas 495,85 Ha dan Luas Fungsional sebesar 218,71 hektare termasuk dalam kewenangan Pemerintah Kota Samarinda,”terang Andy.
Ketiga, di lokasi jaringan instrumentasi pengukur dan pengatur pembagian debit ke petak tersier banyak yang rusak dan masih perlu ditambahkan. Terakhir, Pemerintah Kota Samarinda bisa segera melakukan inspeksi khusus kemudian menindaklanjuti dengan rehabilitasi terhadap jaringan/pintu air yang ada agar RAAT WS Mahakam Sub Das Karang Mumus 2023/2024 dapat diimplementasikan.
Di kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Perairan Eko Wahyudi menerangkan, jaringan irigasi sangat memerlukan operasi dan pemeliharaan (OP).
Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya agar air irigasi dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan merata melalui kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
Eko menekankan pentingnya peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam hal OP jaringan irigasi ini.
“Ruang lingkup partisipatif P3A dalam pemeliharaan jaringan irigasi ada dua. Pengamanan dan pencegahan kerusakan ajringan irigasi serta pemeliharaan jaringan irigasi,”kata Eko.
Sementara Dinas PUPR Kota Samarinda, pihaknya telah melaksanakan berbagai proyek pengembangan dan pengelolaan sisten irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 hektar.
Di 2024 sendiri, kegiatannya sebagai berikut :
1. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
– Peningkatan Saluran Irigasi Jalan Giri Rejo RT 25, Kelurahan Lempake, kecamatan Samarinda Utara (APBD 2024) (184 juta)
– Peningkatan Saluran Irigasi Jalan Sejati Ontorejo RT 12, kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan (APBD 2024)(184 juta)
– Peningkatan Saluran Irigasi Jalan Sejati Ontorejo RT 12, kelurahan Sungai Kapih, kecamatan Sambutan (APBD 2024)(184 juta)
– Peningkatan Saluran Irigasi Sambutan (Lanjutan) (Bankeu 2024) (4,3 miliar)
2. Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
– Kegiatan Komisi Irigasi (1 miliar)
Untuk rencana kegiatan di tahun 2025 sendiri ialah :
1. Peningkatan Jaringan irigasi Permukaan
– Peningkatan Saluran Irigasi Sambutan (Lanjutan) (Bankeu 2025) (2,9 miliar)
– Peningkatan Saluran Irigasi DI.Handi Bakti (Bankeu 2025) (2 miliar)
– Peningkatan Saluran Irigasi Tanah Merah (Bankeu 2025) (2 miliar)
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
-Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Belimau (Bankeu 2025) (2 miliar). (*)
