SAMARINDA – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XIV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Timur tahun 2025 menuai kritik tajam dari sejumlah organisasi kepemudaan. Forum yang seharusnya menjadi ruang demokrasi pemuda dinilai tidak transparan dan sarat kejanggalan.
Kepada awak media, Ketua Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Kaltim, Achmad Reza Fachlevi, menegaskan Musda kali ini tidak mencerminkan semangat demokrasi dalam berorganisasi. Menurutnya, KNPI sebagai wadah pembinaan pemuda justru melakukan praktik yang mencederai proses pendewasaan politik.
“Harusnya KNPI sebagai wadah berprosesnya pemuda dalam rangka pendewasaan politik tidak melakukan hal-hal yang mencederai proses demokrasi dalam berorganisasi,” Tegas Reza. Minggu (21/9/2025).
Reza mengungkapkan dari total 191 Organisasi Kepemudaan (OKP) yang terdaftar di bawah naungan KNPI versi Ryano Panjaitan, hanya sekitar 70 OKP yang diakomodasi dalam Musda. Kondisi ini membuat banyak OKP resmi kehilangan hak pilihnya.
“Kalau tidak terbuka seperti ini, buat apa diadakan Musda? Sama saja ini pengkondisian untuk menduduki sebuah jabatan,” Ungkapnya.
Selain itu, Reza menilai praktik tersebut berpotensi memperlebar jarak persatuan pemuda Kaltim. Alih-alih menjadi forum konsolidasi, Musda justru memunculkan fragmentasi dan memperkuat ego sektoral.
“Hal seperti inilah yang membuat sulit bersatunya pemuda di Kaltim melalui KNPI, karena ada ego di antara masing-masing,” Ucapnya.
Kritik ini kembali menyoroti problem klasik KNPI, mulai dari dualisme kepemimpinan, tarik-menarik kepentingan, hingga minim transparansi.
Situasi ini memunculkan pertanyaan apakah KNPI masih relevan sebagai rumah besar pemuda, atau hanya menjadi arena perebutan jabatan dan kepentingan politik. (*)
