SAMARINDA – Calon tunggal Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyindir pertanyaan-pertanyaan warga yang telah disortir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Debat Pilkada Samarinda 2024 kedua. Ia mengatakan bahwa pertanyaan tersebut berasal dari pengamat.
Diketahui, Debat Pilkada Samarinda Tahun 2024 yang kedua diselenggarakan di Hotel Mercure Samarinda, Sabtu (9/11/2024) malam. Debat mengusung tema Pembangunan Sosial dan Budaya, Perlindungan Anak dan Perempuan, Perbaikan dan Penataan Pemukiman.
Pada segmen kelima, Andi Harun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang telah disortir oleh KPU. KPU memang memberikan kesempatan pada publik sejak 6 November 2024 untuk memberikan pertanyaan kepada Andi Harun melalui WhatsApp maupun email KPU.
Di beberapa pertanyaan, Andi memulai menjawab seperti sindiran. Salah satu pertanyaannya adalah ciri khas dan identitas yang seperti apa Andi ingin tonjolkan. Penjelasan dari pertanyaan ini lantaran penanya menilai bahwa identitas dan ciri khas Kota Samarinda seperti dihilangkan di zaman kepemimpinan Andi Harun.
Teras Samarinda yang fisiknya telah bagus pun, penanya menyayangkan Andi menggunakan slogan berbahasa Inggris. Seyogyanya menggunakan bahasa daerah, contohnya bahasa Kutai.
Andi pun menjawab demikian,”Saya kira rumus pertanyaan ini kurang cermat. Taman Bebaya itu diksi Kutai. Bebaya artinya gotong royong. Tidak semua landscape yang kita buat itu menggunakan bahasa Inggris.”
“Teras Samarinda memang ada subtagline namanya ‘Spirit of Mahakam’. Tidak lantas secara general bahwa seluruh landscape dirubah. Itu tidak hanya keliru tapi sesat,”jawabnya pedas.
Andi pun mencontohkan baju batik yang ia pakai bersama Saefuddin Zuhri, pasangan calon wakil Wali Kota Samarinda, yang mana motif batik tersebut ia desain sendiri. Dalam desain baju ini, kaya akan budaya dan ciri khas Kota Samarinda.
Bahkan ia menyatakan bahwa penanya membuat pertanyaan tersebut sedang di kondisi kurang bahagia. Karena jika pertanyaan dibuat melalui riset yang benar, cermat dengan seluruh pertimbangan dan pandangan yang holistik, dipastikan justru sebaliknya.
Di pertanyaan yang lain pun demikian:
“Saat ini IMB (Izin Mendirikan Bangunan) menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Pelaksanaan PBG sangat bertentangan dengan UU Cipta Kerja. Lebih rumit, lebih mahal dan lebih panjang prosedurnya. Ini menjadi keresahan warga, terutama warga yang ingin menjaminkan rumahnya ke bank. Jika tidak punya IMB atau PBG, maka terkendala prosesnya.”
“Apakah pembuatan PBG bagi masyarakat salah satu fokus bapak. Jika iya, langkah apa yang telah atau akan bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut ?”
Andi menjawab dengan yakin bahwa penanya bukanlah berasal dari akar masyarakat itu sendiri.
“Saya berani pastikan pertanyaan ini tidak berasal dari akar masyarakat. Ini mungkin pertanyaan yang didesain oleh pengamat kemudian mengatasnamakan masyarakat karena saya hafal betul tentang undang-undang itu,”tegasnya.
Ia menyatakan bahwa PBG tidak ada bertentangan dengan UU Cipta Kerja. Bahkan, hadirnya PBG itu karena adanya UU Cipta Kerja. Sehingga ia berani pastikan bahwa pertanyaan tersebut salah.
Sebelum berlakunya regulasi ini, seluruh biaya administrasi dibayar melalui pemerintah. Namun sekarang, hanya tinggal satu pembayaran yang dilakukan ke pemerintah. Yakni retribusi dalam bentuk fotokopi peta.
“Yang jadi mahal konsultan, itu yang menuntut hadirnya Undang-Undang Omnibuslaw (UU Cipta Kerja). Konsultannya harus dari luar yang berlisensi Kementerian PUPR. Pemohon tidak boleh mengambil konsultan sendiri. Harus berlisensi, jadi yang mahal itu konsultannya, jadi bukan biaya pembiayaan pemerintah,”paparnya.
Ia meminta dua penanya tersebut untuk lebih pintar sedikit memberikan pertanyaan.(*)
