SAMARINDA – Pasangan Calon (paslon) tunggal Wali Kota dan Wakil Wali Koya Samarinda 2024, Andi Harun dan Saefuddin Zuhri, menawarkan Pusat Komando Pelayanan Darurat. Hal ini akan menjadikan aduan dan laporan masyarakat semakin cepat dan efisien.
Tawaran ini merupakan jawaban yang diberikan tim panelis mengenai pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pada Debat Pilkada Kota Samarinda 2024 pertama yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (4/11/2024).
Kondisi yang menjadi fokus topik tim panelis yakni semakin kompleksnya gangguan ketertiban umum dikarenakan meningkatnya jumlah masyarakat. Seperti kebisingan, perkelahian dan perilaku tidak tertib lainnya.
“Masyarakat seringkali kesulitan untuk melaporkan gangguan ketertiban melalui saluran komunikasi yang kurang efektif dan lamban.”
“Untuk itu perlu melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem pelaporan masyarakat sehingga memberikan dampak nyata terhadap layanan kepada masyarakat.”
Dari kondisi ini, tim panelis menanyakan kebijakan dan upaya inovasi digitalisasi yang dibawa Paslon dalam menanggulangi pelaporan terhadap gangguan ketertiban di tempat umum agar mudah diakses oleh masyarakat.
Pernyataan jawaban diawali oleh Saefuddin Zuhri, Calon Wakil Wali (Wawali) Kota Samarinda. Penjelasan yang dia kemukakan tidak terlalu panjang.
“Kaitannya dengan kegiatan ketertiban umum itu nantinya sinergi dengan keamanan dan lain sebagainya bisa bersama-sama mengkomunikasikan dengan bagus dan akhirnya pelayanan yang bisa terlaksana dengan baik,”ucapnya.
Setelah itu ditambahkan oleh Andi Harun, Calon Wali Kota Samarinda. Andi mengakui bahwa pemanfaatan digital yang diterapkan Pemkot Samarinda memang perlu dikembangkan dan disempurnakan.
Namun selama kepemimpinannya dia sebagai Wali Kota Samarinda 2021-2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus melakukan pembenahan. Pihaknya telah memiliki fasilitas layanan publik berbasis digital, baik pelayanan sosial maupun pelayanan KAMTIBMAS (keamanan dan ketertiban masyarakat).
“Kita punya layanan 112 yang secara terintegrasi dengan beberapa pihak. Jika menerima aduan masyarakat secara digital maka kita langsung ke pihak kepolisian,”terangnya.
Selain kepolisian, pihaknya juga berkolaborasi dan sinergi dengan relawan yang secara sukarela membantu.
Layanan 112 yang sebelumnya hanya diperuntukkan layanan kesehatan melalui program Doctor on Call, saat ini telah menerima semua jenis aduan masyarakat.
Meskipun begitu, masih adanya penyempurnaan yang harus dilakukan.”Kami terima masukan kalo ada hal yang harus disempurnakan, pasti. Kita masih banyak PR dan memang belum sempurna.”
“Karena belum sempurna, itulah kemudian kami kembali meminta restu masyarakat untuk melanjutkan kepemimpinan di parah di periode kedua ini dan ke depan,”pintanya.
Selain itu, jika terpilih, Andi menyatakan pihaknya akan membuat semacam Pusat Komanda Pelayanan Kedaruratan. “Ini lebih efektif, seperti kira-kira saluran 911 yang di luar negeri,”sambungnya.
Di dalam pusat komando tersebut, direncanakan seluruh lembaga yang berkaitan akan hadir. Seperti petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, kepolisian, TNI, BPBD, dan lembaga lainnya.(*)
