SAMARINDA – Sistem zonasi dalam penerimaan murid baru di Kota Balikpapan perlu dievaluasi karena banyak keluhan dari masyarakat.
Hal itu diungkapkan oleh anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti. Ia menilai bahwa sistem zonasi dianggap belum adil dan merugikan beberapa pihak, terutama di daerah padat penduduk.
“Sebagian warga menganggap sistem zonasi belum adil dan merugikan beberapa pihak. Keluhan-keluhan ini perlu diperhatikan dan dievaluasi oleh pemerintah daerah,” Ungkap Damayanti kepada awak media. Rabu (6/11/2024).
Selain itu, Damayanti menegaskan bahwa tujuan sistem zonasi adalah untuk meratakan akses pendidikan. Namun, dalam praktiknya, peningkatan kapasitas sekolah tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk, sehingga banyak keluarga kesulitan mendapatkan sekolah untuk anak-anak mereka.
“Fasilitas sekolah negeri yang tidak merata juga menyebabkan adanya sekolah favorit dan sekolah yang kurang diminati,” Ucapnya.
Untuk itu, politisi dari Partai Kebangkita Bangsa (PKB) berharap Pemerintah Provinsi dan Pemkot Balikpapan perlu duduk bersama untuk merumuskan solusi terbaik, seperti meningkatkan kapasitas sekolah sesuai pertumbuhan penduduk, meratakan sarana pendukung pendidikan, dan melakukan evaluasi tahunan terhadap sistem zonasi.
“Kita tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut. Pendidikan adalah hak setiap anak, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses yang layak tanpa diskriminasi,” pungkasnya.
