SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk lebih memaksimalkan potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sapto menilai pemerintah harus lepas dari ketergantungan pendapatan dari sektor pertambangan batu bara.
Pernyataan ini menjadi tanggapannya terhadap proyeksi APBD Tahun 2026 yang mengalami penurunan. Yakni dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun.
Menurut Sapto, kondisi geopolitik dunia akan selalu berdampak dengan perekonomian suatu negara. Pun, memang Kaltim masih didominasi dengan adanya ekspor batubara.
“Saya yakin kalau kondisi negara geopolitik baik, kemudian negara dalam kondisi baik, iklim investasi baik, maka akan meningkatkan pendapatan negara maupun nanti PAD, itu pasti ya,”ucapnya ditemui awak media di Kantor Gubernur Kaltim, Minggu (11/5/2025).
Sapto mengusulkan agar Pemprov Kaltim untuk bisa memanfaatkan sektor yang lain. Seperti pengelolaan dan pemanfaatan alur Sungai Mahakam yang mana 0 hingga 12 kilometer menjadi kewenangan provinsi.
“Potensi-potensi ini sampai sekarang belum termaksimalkan. Padahal menurut kita ini pendapatan yang luar biasa,”bebernya.
Pihaknya sendiri sedang menggodok rancangan peraturan daerah (perda) terkait pendapatan alur Sungai Mahakam. Aturan ini akan menjadi landasan hukum pemerintah untuk melakukan retribusi bagi kapal-kapal yang melewati Jembatan Mahakam milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. (Adv)
