TENGGARONG — Tambahan beban anggaran akibat rekrutmen lebih dari seribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sektor pendidikan membuat Disdikbud Kukar harus mengambil langkah efisiensi anggaran yang signifikan.
Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor, menyatakan bahwa kebutuhan gaji dan operasional pegawai telah menyedot lebih dari 80 persen anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp2,2 triliun. Sebagai respons, efisiensi dilakukan hingga Rp40 miliar.
“Efisiensi yang kami lakukan mencapai sekitar Rp30 miliar sampai Rp40 miliar. Kami mengurangi kegiatan perjalanan dinas dan mengevaluasi semua pos pengeluaran yang dinilai kurang efektif,” jelasnya.
Pengurangan anggaran ini diambil agar program prioritas seperti pengadaan alat peraga, pelatihan guru, dan peningkatan fasilitas pendidikan tetap bisa berjalan. Menurut Thauhid, tantangan anggaran ini tidak boleh menghambat peningkatan mutu pendidikan.
“Kami tetap berkomitmen menjaga agar semua program peningkatan mutu pendidikan tidak terganggu meski ruang fiskal sangat terbatas,” katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar memahami bahwa nominal besar tidak selalu mencerminkan besarnya ruang gerak program pendidikan.
“Jangan hanya melihat dari besarnya nominal, tetapi lihat juga kemana dana itu digunakan, dan seberapa besar dampaknya bagi pendidikan kita,” tutupnya. (ADV/Diskominfo Kukar)
