TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan komitmennya untuk terus membangun infrastruktur konektivitas antarwilayah meski tanpa dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Proyek peningkatan jalan poros di kawasan hulu Kukar tetap dilanjutkan dengan pembiayaan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono, menyampaikan bahwa proyek ini semula dirancang menggunakan dana gabungan antara APBD dan DAK dengan nilai hampir Rp 50 miliar.
“Tahun ini kita sudah ada kontraknya. Nilainya sekitar Rp 20 miliar dan Rp 30 miliar, jadi totalnya hampir Rp 50 miliar,” ungkap Wiyono.
Namun karena DAK yang dijanjikan pemerintah pusat ternyata tidak direalisasikan, Pemkab Kukar memutuskan untuk menanggung seluruh pembiayaan proyek tersebut menggunakan dana daerah.
“Proyek yang sebelumnya dilelang dan dikontrakkan dengan dana DAK, sekarang ditanggulangi sepenuhnya oleh APBD Kukar,” jelasnya.
Wiyono menyatakan proyek ini sangat krusial karena menghubungkan beberapa kecamatan di wilayah hulu yang memiliki aktivitas ekonomi dan logistik tinggi. Jalur ini merupakan akses vital bagi distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
“Kalau jalan ini sampai terputus, maka dampaknya terhadap inflasi di wilayah itu pasti akan sangat tinggi,” tegasnya.
Proyek yang sudah berjalan sejak 2022 ini merupakan bagian dari program prioritas pembangunan infrastruktur Kukar. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa Pemkab Kukar tidak sepenuhnya bergantung pada dana pusat dalam merealisasikan proyek strategis daerah. (ADV/Diskominfo Kukar)
