TENGGARONG — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat dalam merealisasikan pembangunan Posyandu di Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Kalau lahannya belum ada, kami belum bisa bangun. Karena anggaran kita tidak mencakup pembebasan lahan,” ujar Arianto.
Oleh karena itu, menurutnya, keberadaan lahan menjadi salah satu syarat mutlak agar satu desa bisa memperoleh pembangunan Posyandu dari DPMD. Sering kali, lahan tersebut merupakan hibah dari warga atau pemerintah desa.
“Banyak juga yang tanahnya dihibahkan oleh masyarakat. Ini sangat membantu, dan kita sangat apresiasi,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, DPMD tetap mengacu pada standar pembangunan fasilitas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kukar. Dengan begitu, Posyandu yang dibangun bukan sekadar fisik, tetapi juga memenuhi kelayakan pelayanan.
“Kalau dari kami, bangunannya kita sesuaikan dengan standar. Tidak asal-asalan. Supaya betul-betul bisa dipakai untuk layanan kesehatan ibu dan anak,” jelasnya.
Ia menyampaikan, kolaborasi antarpihak ini harus terus diperkuat, karena pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
“Tanpa dukungan desa dan masyarakat, pembangunan ini tidak mungkin berjalan optimal,” tegas Arianto. (ADV/Diskominfo Kukar)
