SAMARINDA – Musibah banjir yang kembali melanda hampir seluruh wilayah Kota Samarinda pada 12 Mei 2025 mendapat perhatian serius dari DPRD. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Aan Andriansyah, menyebut bahwa solusi jangka panjang terhadap banjir hanya dapat tercapai dengan kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota.
Menurut Aan, selama ini penanganan banjir cenderung sektoral, padahal akar persoalan menyentuh banyak aspek tata kota. Ia menyebut setidaknya lima OPD harus duduk bersama secara berkala: Dinas PUPR, Disperkim, DLH, Dishub, dan BPBD.
“Gak bisa lagi kerja sendiri-sendiri. Masalah banjir ini terlalu kompleks untuk ditangani satu dinas saja,” ujarnya tegas, Rabu (14/5/2025).
Aan menekankan peran Dinas PUPR sebagai aktor utama pembangunan fisik. Namun, menurutnya, PUPR tidak dapat bekerja tanpa data dan koordinasi dari OPD lain, seperti BPBD yang memiliki peta rawan bencana dan DLH yang menangani pengelolaan lingkungan serta sampah.
“BPBD punya data kebencanaan, itu harus jadi dasar PUPR menyusun pembangunan infrastruktur. Lalu DLH bisa mendukung dari sisi ekologi dan pengelolaan drainase,” jelasnya.
Sementara itu, Dishub berperan penting dalam merancang rekayasa lalu lintas saat banjir, dan Disperkim dapat ikut dalam penyediaan hunian tahan banjir serta penataan kawasan padat penduduk.
Aan mengaku prihatin karena hingga saat ini koordinasi antar-OPD belum optimal. Ia berharap Wali Kota bisa menjadi pemimpin orkestra yang menggerakkan semua lini bekerja dengan visi yang sama.
“Selama kita masih bergerak sendiri-sendiri, saya pesimis. Solusinya bukan hanya fisik, tapi juga manajemen lintas sektor,” tutup Aan.
Dengan pendekatan kolaboratif yang terstruktur, DPRD berharap banjir di Kota Samarinda dapat tertangani secara lebih sistematis, bukan sekadar solusi jangka pendek yang reaktif. (ADV)
