SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahrudin, kembali menegaskan pentingnya kedaulatan daerah atas aset strategis, khususnya alur Sungai Mahakam. Menurutnya, pengelolaan sungai yang selama ini berada di tangan pihak lain, seperti Pelindo, harus mulai dialihkan agar manfaatnya benar-benar kembali ke rakyat Kalimantan Timur.
“Ini bukan hanya soal uang, tapi juga kedaulatan daerah,” ujar politisi yang akrab disapa Ayyub.
Ia menyoroti bagaimana potensi ekonomi yang begitu besar dari aktivitas di Sungai Mahakam justru belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pernyataannya, Ayyub menekankan bahwa selama ini Kaltim nyaris tidak mendapat apa-apa dari aktivitas ekonomi sungai, sementara pihak pengelola meraup keuntungan besar hingga puluhan miliar rupiah per bulan. Baginya, ini adalah bentuk ketimpangan yang harus segera dibenahi.
Ia menyarankan agar pemerintah daerah, melalui Perusahaan Daerah (Perusda), mulai mengambil alih pengelolaan alur sungai demi mengembalikan kendali atas aset strategis tersebut. Menurut Ayyub, bukan tidak mungkin PAD dari sektor ini bisa mencapai ratusan miliar rupiah jika dikelola secara profesional dan transparan.
Namun lebih dari itu, Ayyub melihat urgensi dari sisi kedaulatan. “Sungai Mahakam bukan hanya jalur ekonomi, tapi juga bagian dari identitas dan kekuatan daerah. Kita tidak bisa terus membiarkan aset sebesar ini hanya dinikmati segelintir pihak dari luar daerah,” tegasnya.
Untuk merealisasikan langkah ini, ia mendorong sinergi antara DPRD Kaltim, Pemprov Kaltim, dan Kementerian Perhubungan. Ia menilai, kerja sama yang erat akan menjadi pintu masuk bagi pengalihan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari pihak swasta ke pemerintah daerah.
Ayyub berharap, langkah konkret bisa segera diambil oleh pemerintah pusat dan daerah, agar pengelolaan Sungai Mahakam menjadi bagian dari perjuangan memperkuat otonomi daerah dan menyejahterakan rakyat Benua Etam. (ADV)
