SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi menyoroti perlunya pendekatan yang lebih humanis dalam upaya penertiban kawasan Pasar Subuh di Jalan Yos Sudarso. Ia menilai langkah represif aparat saat penertiban pada 9 Mei 2025 justru dapat memperkeruh situasi dan mengabaikan akar permasalahan sebenarnya.
Dalam pernyataannya di Gedung DPRD Samarinda, Kamis (15/5/2025), Iswandi menegaskan bahwa penyelesaian konflik Pasar Subuh tak bisa dilihat semata dari sisi legalitas atau pelanggaran tata ruang. Pemerintah, menurutnya, harus mampu mengakomodasi seluruh kepentingan: pedagang, pemilik lahan, dan ketertiban kota.
“Pasar itu tumbuh karena ada kebutuhan ekonomi di situ. Pemerintah harus hadir sebagai mediator, bukan sekadar penegak. Penyelesaiannya harus menyeluruh, bukan hanya dengan kekuatan,” ujarnya.
Iswandi secara khusus mengkritik penggunaan aparat secara besar-besaran dalam penertiban. Ia mempertanyakan kehadiran Satpol PP, polisi hingga pemadam kebakaran dalam jumlah besar, padahal status lahan bersifat privat.
“Kalau ini lahan swasta, maka pendekatannya harus lebih komunikatif. Mengedepankan dialog, bukan intimidasi. Jangan sampai upaya penataan justru menimbulkan luka sosial,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pedagang bukan musuh negara, melainkan bagian dari denyut ekonomi kota. Maka, langkah persuasif, musyawarah, dan solusi win-win seharusnya lebih dikedepankan.
Iswandi berharap, ke depan pemerintah kota bisa membangun pola penanganan konflik urban yang lebih beretika, adil, dan berpihak pada kesejahteraan warga tanpa mengorbankan ketertiban dan estetika kota. (ADV)
