SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas) mengkhawatirkan proyeksi APBD Tahun 2026 menurun. Ia menilai hal ini akan berdampak pada roda pembangunan daerah.
Diketahui, Kaltim diproyeksikan mengalami penurunan APBD yang signifikan pada tahun 2026. Dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Angka Rp18 triliun tersebut, menurut Hamas, tidak akan sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Sebagian besar anggaran itu akan dialokasikan ke 10 kabupaten dan kota di Kaltim. Artinya, ruang fiskal provinsi semakin sempit dan terbatas.
“Yang Rp18 triliun itu tidak dimiliki seluruhnya oleh APBD provinsi, karena terbagi lagi untuk 10 kabupaten/kota di Kaltim,”ujar Hamas.
Hamas meminta agar Pemprov Kaltim lebih pintar dalam mengelola sumber daya yang ada. Guna tetap bisa mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menyejahterakan warganya.
Salah satunya melalui langkah efisiensi anggaran, namun tetap memastikan program-program strategis tetap berjalan. Seperti acara pemerintah dilaksanakan di gedung pemerintahan. Langkah ini demi mengurangi anggaran operasional dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. (Adv)
