SAMARINDA – Usulan penutupan sementara alur Sungai Mahakam usai insiden tabrakan kapal yang merusak struktur Jembatan Mahakam menuai tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa keputusan semacam ini tidak boleh diambil secara tergesa-gesa karena menyangkut keselamatan serta roda perekonomian daerah dan nasional.
“Setiap rekomendasi, apalagi yang menyangkut penutupan Sungai Mahakam, harus dikaji secara matang. Jangan sampai menimbulkan kerugian besar bagi berbagai pihak dan memicu keresahan di masyarakat,” ujar Reza saat diwawancarai detikKalimantan, Selasa (29/4/2025).
Reza menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan alur sungai maupun sisi darat berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat. Jalur perairan diatur oleh Kementerian Perhubungan, sementara sisi darat di bawah tanggung jawab Kementerian PUPR.
Menurut Reza, penutupan alur Sungai Mahakam bisa membawa dampak besar, terutama terhadap sektor logistik, industri batu bara, dan penerimaan negara.
“Bayangkan, rantai pasok batu bara bisa terputus, jetty bisa rusak atau terbakar, dan PNBP bisa hilang. Ini bukan cuma urusan daerah, tapi menyangkut kepentingan nasional,” Ucapnya.
Sebagai politisi Partai Gerindra, Reza menyatakan bahwa sikap partainya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keselamatan rakyat.
“Proses hukum harus ditegakkan. Kejar pelaku tabrakan. Bila perlu, cabut semua izin usaha terkait, mulai dari nakhoda, anak buah kapal (ABK), hingga pemilik perusahaan. Sita kapalnya,” pungkasnya. (Adv)
