SAMARINDA – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah memberikan dampak di seluruh sektor perekonomian. Salah satunya, pendapatan perhotelan yang menurun drastis. Hal ini lantaran, okupansi kamar yang jarang terisi dan berkurangnya ruang pertemuan yang disewa.
Hal ini pun ditanggapi oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas). Ia membenarkan bahwa pemerintah dilarang untuk mengadakan kegiatan di hotel.
“Artinya, pemerintah sekarang kita lihat di pemerintah provinsi ya, ini sudah jarang melakukan kegiatan di hotel. Kita lebih banyak melakukan kegiatan di aula sendiri.”
“Kunjungan-kunjungan DPR sendiri juga kita batasi. Staff sudah dibatasi jumlahnya. Kunjungan ke luar juga kita batasin,”jelasnya ditemui awak media di Odah Etam Samarinda, Senin (5/5/2025).
Disinggung untuk mengembalikan kondisi sebelum kebijakan efisiensi tersebut, Hamas menyatakan hal tersebut tidak perlu. Menurut Hamas, pemerintah memang harus melakukan efisiensi anggaran agar tidak menghambur-hamburkan anggaran untuk kegiatan seremonial.
“Kita akan mendapat teguran kalau kegiatan-kegiatan kelihatan terlalu konsumtif. Padahal untuk kepentingan rakyat bisa dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah,”tegasnya.
Hamas tetap meyakini bahwa dampak ekonomi yang surut ini hanya bersifat sementara saja. Ekonomi Indonesia akan membaik semakin berjalannya waktu. (Adv)