SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Agusriansyah Ridwan menyoroti tata kelola administrasi dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim. Hal ini disampaikan kepada awak media di Kantor DPRD Kutim, Jum’at (2/8/2024).
Agusriansyah melihat bahwa masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, terutama terkait integrasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Yang kita temukan, yang belum rapi disusun itu adalah terintegrasi yang sebenarnya antara OPD satu dan OPD lainnya. Kita berkeinginan untuk membangun suatu rapat terintegrasi perencanaan yang memang harus bergabung,” ungkapnya.
Pihaknya mengungkapkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah memiliki target rencana kerja dan rencana strategis masing-masing.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana program tahunan. Menurutnya, selain dua dokumen tersebut, terdapat pula rencana kerja (Renja) dan rencana strategis (Restra) yang menjadi acuan lebih detail dalam pencapaian target tahunan.
“Itu pasti ada target rencana kerja dan rencana strateginya dari setiap SKPD,” katanya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LPJMD) sebagai rencana program jangka menengah yang berlaku setiap lima tahun.
“LPJMD menjadi landasan utama untuk menentukan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan,” ujar Agusriansyah.
Dengan adanya perencanaan yang matang dan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, PLN, dan pihak swasta, diharapkan pembangunan infrastruktur di Kutai Timur dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Semangat kolaborasi ini menjadi kunci untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap infrastruktur dasar,” pungkasnya.(ADV/DPRD KUTIM)
