SAMARINDA – Pemerintah pusat menyalurkan anggaran dana bagi hasil (DBH) sawit ke Provinsi Kaltim sebesar Rp 205,5 miliar di 2023 ini. Dari jumlah itu, Pemprov Kaltim menerima alokasi Rp 43 miliar dan sisanya dibagi ke kabupaten/kota di Kaltim.
Agiel Suwarno, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, mendorong Pemprov Kaltim memaksimalkan penerimaan dari DBH sawit. Ia menyarankan agar dilakukan pengembangan perkebunan sawit di Berau dan Kutim.
“Semoga DBH sawit ini menjadi sumber pendapatan baru bagi Kaltim,” kata Agiel, Kamis (26/10/2023).
Dirinya menjelaskan, terdapat lahan perkebunan kelapa sawit di dua kabupaten tersebut sebesar 400 ribu hektar. Itu pun belum termasuk perkebunan serupa yang dikelola pribadi oleh masyarakat.
Besarnya luas lahan tersebut tentunya akan sebanding dengan potensi sumber pendapatan bagi Provinsi Kaltim jika dikelola dengan baik.
“Kita akan tunggu berapa besaran yang akan direalisasikan, karena pemberian yang akan datang merupakan kali pertama,” tegasnya.
“Perkebunan yang dikelola oleh masyarakat ini juga harus diperhatikan karena kebanyakan kasus yang ada, masyarakat menjual hasil panennya ke perusahaan, tapi harga TBS di bawah dari ketentuan yang ditetapkan,” pungkasnya. (adv)
