SAMARINDA – Dalam forum strategis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Senin (5/5/2025), DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya sebagai penghubung utama antara rakyat dan pemerintah.
Lewat penyerahan dokumen pokok-pokok pikiran hasil serap aspirasi masyarakat, lembaga legislatif memastikan suara warga benar-benar terakomodasi dalam arah pembangunan lima tahun ke depan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memimpin langsung rombongan DPRD bersama para wakil ketua dan anggota, menunjukkan kuatnya sinyal politik dari legislatif untuk ikut aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
“Dokumen ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah cerminan dari apa yang masyarakat butuhkan, hasil dari proses turun langsung ke lapangan di setiap daerah pemilihan,” ujar Hasanuddin saat menyerahkan dokumen secara simbolis kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Hasanuddin menekankan bahwa DPRD tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas atau pembuat regulasi, tetapi juga sebagai kanal utama aspirasi rakyat yang wajib diperhitungkan dalam setiap perencanaan kebijakan publik.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap atmosfer sinergi yang dibangun antara DPRD dan pemerintah provinsi di awal pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
“Kolaborasi yang positif ini menjadi bekal penting untuk mengakselerasi visi pembangunan daerah menuju Generasi Emas 2030 dan Kaltim Sejahtera 2045,” ujarnya.
Forum Musrenbang tahun ini juga menjadi momentum penting menjelang penetapan RPJMD pada Agustus dan RKPD 2026 pada akhir Juni. DPRD memastikan siap mengawal pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pokok pikiran yang kami serahkan tidak hanya berisi usulan program, tapi juga menjadi acuan moral bahwa perencanaan harus berpijak pada realitas di lapangan dan kebutuhan warga,” tutup Hasanuddin. (Adv)
