JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto memberikan gebrakan baru lagi. Ia memita agar semua menteri dan pejabat eselon I Kabinet Merah Putih menggunakan mobil dinas buatan produk dalam negeri mulai minggu depan.
Dilansir melalui detik.com, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menyebut mulai pekan depan dirinya akan mengganti mobil dinasnya. Dari Toyota Alphard menjadi Maung dari PT Pindad.
“Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa,”ujar Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 secara virtual, Senin (28/10/2024).
Meskipun ini menjadi kabar gembira, namun perusahaan pelat merah pertahanan ini sedang terjangkit sejumlah permasalahan keuangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Temuan tersebut dijelaskann dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2021 hingga semester I Tahun 2023.
Dikutip melalui cnbcindonesia.com, BPK RI langsung menyampaikan LHP kepada jajaran Direksi PT Pindad di Kantor Pusat BPK, Senin (21/10/2024). Penyampaikan dilakukan oleh Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Slamet Edy Purnomo.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah PT Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress,”terang Slamet Edy.
BPK juga menemukan beberapa permasalahan seperti pengakuan aset dan pendapatan yang belum memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), serta pengelolaan dana pensiun PT Pindad yang tidak prudent, kurang transparan dan tidak akuntabel.
Dari berbagai temuan ini, pihaknya merekomendasikan kepada Dewan Komisaris PT Pindad untuk meningkatkan pengawasan. Pun, menerapkan prinsip tata kelola yang lebih ketat dan bertanggung jawab.
“BPK menilai temuan-temuan ini harus menjadi perhatian serius manajemen PT Pindad, khususnya pada temuan terkait financial distress, pengakuan aset dan pengelolaan dana pensiun,”pintanya.
Walaupun demikian, BPK mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil PT Pindad dalam menindaklanjuti rekomendasi sebelumnya. Dari 87 rekomendasi yang diberikan, tingkat penyelesaian PT Pindad mencapai 94,25 persen melampaui target penyelesaian BPK sebesar 75 persen.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengatakan, pihaknya menyambut baik rekomendasi yang diberikan BPK. Pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum audit BPK dan akan terus meningkatkan kinerja agar terwujudnya tata kelola terbaik.
“Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum audit ini dan akan terus meningkatkan kinerja agar senantiasa sejalan dengan tata kelola terbaik,”ucap Abraham.
Ia juga membeberkan beberapa faktor penyebab terjadinya financial distress. Salah satunya, karakter khusus dalam mengelola cash flow operation perusahaan yang berbeda jika dibandingkan dengan industri manufaktur pada umumnya.
hal-hal yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain rigid-nya proses produksi dan penggunaan material khusus untuk dapat memenuhi spesifikasi militer, serta waktu penyelesaian produksi yang cukup panjang hingga lintas tahun. Hal ini lah yang mempengaruhi kinerja keuangan tahunan Pindad. (*)
