Voxnews

Dituding Sebagai Kampanye Hitam, Film Dokumenter ‘Dirty Vote’ Dikecam Partai Golkar

Poster film dokumenter Dirty Vote.

Caption: Poster film dokumenter Dirty Vote.

JAKARTA – Tiga hari sebelum pemilu 2024 digelar, sebuah film dokumenter yang mengkritik praktik politik kotor di Indonesia menjadi viral di media sosial. Film berjudul Dirty Vote itu disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, seorang jurnalis dan aktivis yang dikenal kritis terhadap pemerintah.

Film ini menyoroti berbagai kasus politik uang, kekerasan, dan manipulasi yang terjadi dalam pemilu Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Film ini juga menampilkan wawancara dengan para korban, saksi, dan pelaku dari praktik politik kotor tersebut.

Film Dirty Vote ditayangkan di YouTube sejak Minggu (11/2/2024) dan telah ditonton lebih dari satu juta kali hingga Senin (12/2/2024). Film ini menuai kontroversi di tengah masa tenang pemilu, di mana kampanye politik dilarang dilakukan.

Salah satu yang mengecam film ini adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ia menilai film ini sebagai bentuk kampanye hitam yang bertujuan untuk merusak pemilu.

“Itu kan namanya black movie, black campaign, ya kalau itu gak perlu diberi komentar,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2/2024).

Airlangga mengklaim bahwa pemilu 2024 sudah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Ia meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh film tersebut dan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Dorong saja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada dan jangan ada diganggu oleh hal-hal semacam itu,” ujarnya.

Sementara itu, Dandhy Dwi Laksono membantah bahwa filmnya bermaksud mengganggu pemilu. Ia mengatakan bahwa filmnya adalah bentuk edukasi bagi masyarakat agar lebih kritis dan bijak dalam memilih pemimpinnya.

“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy dalam siaran tertulisnya.

Dandhy mengaku bahwa filmnya dibuat dalam waktu singkat, yaitu kurang dari dua minggu, dengan bantuan dari 20 lembaga yang bergerak di bidang demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan, dan anti korupsi. Di antaranya adalah AJI, Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, ICW, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Film Dirty Vote juga mendapat respons yang beragam dari netizen yang menontonnya di YouTube. Beberapa mengapresiasi film ini sebagai karya jurnalistik yang berani dan bermutu, namun ada juga yang mengkritik film ini sebagai propaganda politik yang tidak objektif dan tendensius.(*)

Ikuti VOXnews di Google Berita

.

Bagikan berita ini:

-

VOXnews