SAMARINDA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Samarinda memperkuat pengawasan di masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dari 24 November hingga 26 November 2024.
Badan Pengawas Pemilu Samarinda mengerahkan 1200 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), 59 Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan 30 Panwaslu Kecamatan. Pun dengan staf dari Bawaslu Samarinda sendiri.
Ketua Bawaslu Samarinda, Abdul Mu’in menerangkan, pihaknya melakukan patroli secara intensif selama masa tenang tersebut. Hal ini disampaikan di Gudang Logistik KPU Samarinda, Minggu (23/11/2024).
Walaupun pengawasan dilakukan secara maksimal, namun Bawaslu Samarinda tetap memerlukan partisipasi dari masyarakat sendiri.”Bersama-sama melakukan controlling. Jika kemudian ada dugaan pelanggaran yang didapatkan, itu dilaporkan ke kita,”ucapnya.
Baik pelanggaran yang dilakukan peserta Pilkada, bahkan penyelenggara Pilkada itu sendiri. Baik KPU maupun Bawaslu.
Disinggung mengenai potensi pelanggaran yang rawan ditemukan selama masa tenang, Abdul menjawab bahwa politik uang.
Abdul Mu’in mengungkapkan, politik uang masih pelanggaran paling banyak ditemukan.“Saya kira tidak bisa kita pungkiri bahwa isu-isu money politic (politik uang) kasih akan terjadi. Tentu itu menjadi perhatian kami untuk kemudian bisa melakukan mitigasi,”ujarnya.
Pun, ia berharap agar masyarakat bisa menolak untuk politik uang yang diberikan. Karena hal itu mencederai pesta demokrasi di Samarinda.(*)
