SAMARINDA – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sempat digegerkan dengan mencuatnya dugaan kasus korupsi penyaluran pupuk subsidi. Tak main-main, pupuk subsidi yang dikorupsi seberat 2,4 ton.
Hal ini pun menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana. Ia mengecam tindakan oknum tersebut, karena perbuatannya merugikan petani dan masyarakat luas.
Menurut Yenni, korupsi pada dasarnya adalah persoalan moral individu. Ia menekankan akar dari masalah ini bukan hanya pada sistem, tetapi juga pada pribadi masing-masing pelaku yang terlibat dalam penyelewengan.
“Kalau kita bicara korupsi, saya pribadi menilai itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah atau aparat saja. Ini adalah tanggung jawab individu yang berkecimpung di dalam masalah itu,” ungkapnya.
Ia menyayangkan adanya penyalahgunaan pupuk subsidi yang sejatinya diturunkan pemerintah untuk membantu para petani. Menurutnya, bantuan tersebut memiliki niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani, bukan malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
“Padahal itu (pupuk subsidi) diturunkan dari pemerintah dengan tujuan baik, tapi kenapa bisa disalahgunakan? Ini tentu sangat merugikan masyarakat,” tegasnya.
Yenni berharap, dengan terbongkarnya kasus-kasus seperti ini, dapat menjadi peringatan keras bagi para oknum lain yang mungkin masih bermain di balik layar.
“Harapan kita, dengan kejadian ini yang sudah ketahuan dan sedang diproses, mudah-mudahan oknum lainnya tidak melakukan hal serupa lagi. Kita tidak ingin petani terus dirugikan,” jelasnya.
Ia juga menilai pengawasan dari pemerintah harus diperbaiki dan diperkuat. Kasus ini, menurutnya sudah menjadi konsumsi publik dan harus ditanggapi serius dengan pembenahan dari sisi regulasi dan pengawasan.
“Mungkin ke depan akan ada aturan-aturan baru atau perbaikan di posisi-posisi strategis agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” kuncinya. (ADV)
