SAMARINDA – Kewajiban bagi kepala daerah untuk mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang menjadi sorotan. Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menilai program ini tidak hanya sekadar ajang pertemuan kepala daerah, tetapi juga menjadi momentum penting dalam menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Helmi, retret ini memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk memahami arah kebijakan nasional secara lebih mendalam. Dengan begitu, setiap daerah dapat lebih mudah menyesuaikan program kerja dan anggaran sesuai dengan visi pemerintah pusat.
“Retret ini bukan hanya sekadar membangun kebersamaan antar kepala daerah, tetapi juga menyatukan program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, termasuk dalam hal pembagian alokasi bantuan,” jelasnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Rabu (26/2/2025).
Helmi juga menilai bahwa adanya retret dapat membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran secara lebih terarah, terutama dalam membelanjakan APBD dan APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat.
“Kita jadi lebih terarah dalam membahas anggaran. Retret ini bisa menjadi referensi penting bagi kepala daerah dalam menentukan prioritas pembangunan daerah,” tambahnya.
Sebagai informasi, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, saat ini tengah mengikuti retret tersebut hingga 28 Februari 2025. Kegiatan ini merupakan yang pertama kali diwajibkan bagi kepala daerah di Indonesia.
Dengan adanya retret ini, Helmi berharap hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota semakin solid, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.(ADV/DPRD SAMARINDA)
