SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas) berkesempatan untuk mengikuti Rapat Koordinasi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi di Kantor Gubernur Kaltim, Minggu (11/5/2025). Rapat tersebut membahas terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hamas mengakui bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim termasuk tinggi. Menurut data Simfoni PPA Tahun 2024, tercatat sebanyak 1.002 kasus.
“Masih tinggi angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Kenapa? Karena jumlah penduduknya banyak,”ucapnya.
Angka kasus ini dinilai Hamas bersifat positif. Besaran kasus ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat untuk melapor tinggi dan saluran pengaduan pun lebih banyak.
Hamas sendiri lebih menyoroti penanganan kasus di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Ia melihat angka kasus di daerah tersebut tergolong sedikit dibanding kota besar.
“Yang agak jauh, mungkin belum terungkap dan dilaporkan. Karena di sana lebih terbatas. Jadi memang beda geografisnya, kondisinya, jalannya. Itu perlu perlakuan khusus dari pemerintah,”pintanya.
Namun ia mengapresiasi kepada Kementerian PPPA RI bahwa pihaknya telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik PPA dan DAK Fisik PPA bagi 7 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim.
“Saya kira itu penting. Bagus aja, tinggal mekanismenya aja yang ditanyakan lebih lanjut,”pungkasnya.(Adv)
