SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faisal Rachman, menyoroti bahwa pendapatan terbesar Kutim selalu berasal dari pendapatan transfer dari tahun ke tahun. Proyeksinya bisa menaik mencapai sekitar Rp 900 miliar.
Hal ini disampaikan usai mengikuti Rapat Badan Anggaran (Banggar) di Kantor DPRD Kutim, Senin (22/7/2024). Rapat tersebut membahas proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk tahun 2024.
Peningkatan ini disebabkan oleh pendapatan bagi hasil dari Kaltim Prima Coal (KPC) yang dimasukkan ke dalam bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia mengaku bahwa ada perbedaan dalam pengklasifikasian anggaran pada tahun 2023.
“Pada tahun 2023, kita juga memplot anggaran itu masuk di PAD, tapi pada saat realisasi hasil audit BPK itu disebutkan menjadi pendapatan hibah, jadi bukan PAD,” jelasnya.
Menurutnya, Kepala Bapenda telah mengajukan agar pendapatan bagi hasil tersebut tetap masuk ke dalam PAD untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.
“Nah, itu yang tadi ada yang bergeser,” katanya.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa meskipun ada perubahan, pendapatan terbesar tetap berasal dari pendapatan transfer.
“Pendapatan yang terbesar tetap pendapatan transfer. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan PAD, transfer dana dari pemerintah pusat masih menjadi sumber utama pendapatan daerah,” tegasnya.
Faisal berharap agar pembahasan tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proyeksi keuangan daerah.
“Dengan adanya pembahasan ini, kita harap bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana keuangan daerah akan berjalan di tahun 2024,” tuturnya.
Pihaknya juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan anggaran ini, agar kita bisa mencapai target yang telah ditetapkan,” pungkasnya.(ADV/DPRD KUTIM)
