SANGATTA – Dengan berbagai program dan anggaran yang telah disiapkan, namun pelaksanaan di lapangan dinilai kurang maksimal. Kondisi ini dikritisi oleh Anggota DPRD Kutai Timur, Dr Novel Tyty Paembonan ketika ditemui awak media di Kantor DPRD Kutim, Rabu (12/6/2024).
Ia menilai pegawai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim kurang niat untuk bekerja. Karena, pelaksanaan di lapangan masih kerap terganggu oleh berbagai alasan yang tidak substansial.
“Maksud saya gini loh, sekarang itu dia itu niat kerja ada ndak? Duit sudah ada, program sudah siap, tapi pas ditanya sama Alfian, kan semua orang pada menunggu,” jelas Novel.
“Terus nanti bertabrakan atau bersamaan lagi dengan perubahan, apa ndak kalang kabut lagi? Apalagi di mana harga material naik yang akhirnya pekerjaan tidak terkontrol bagus,” lanjutnya.
Ia mengaku selalu mengingatkan teman-teman di OPD untuk meningkatkan kualitas kerja mereka. Ia menegaskan pentingnya menghargai dan mengapresiasi kerja keras para pegawai, namun juga menuntut peningkatan SDM melalui pelatihan yang tepat dan relevan.
“Itulah yang selalu saya bilang kepada teman-teman di OPD, kita ini menghargai dan mengapresiasi kerja kalian. Kita mau SDM kalian juga semakin bagus,” katanya.
“Tapi yang namanya bimbingan teknis, studi banding, pembelajaran dan sebagainya itu silahkan, tapi yang betul-betul ada nilainya,” tambahnya.
Menurut Anggota komisi A itu, pelatihan dan studi banding harus dilakukan dengan proporsi yang wajar dan memberikan nilai tambah nyata bagi peningkatan kinerja pegawai. Ia mengkritik frekuensi pelatihan yang dianggap berlebihan dan mengurangi waktu kerja efektif di kantor.
“Dan menurut saya juga jangan kelewatan, yang sewajar-wajarnya sajalah. Bagaimana kalau misal sebulan tiga kali keluar, berapa hari saja di kantor? Kan susah kalau begitu,” bebernya.
Pihaknya menekankan menekankan bahwa para pegawai harus sadar bahwa mereka bekerja menggunakan uang rakyat dan sudah mendapat gaji serta tunjangan. Oleh karena itu, mereka harus benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka.
“Jadi saya harapkan, ini kan uang rakyat, kalian sudah digaji, kalian juga sudah mendapat TPT dan sebagainya, maka harus benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyat,” pungkasnya.(ADV/DPRD Kutim)
