SAMARINDA – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dinilai memberikan dampak luas, terutama terhadap sektor ekonomi, khususnya industri perhotelan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali langkah efisiensi tersebut agar tidak memberikan tekanan berlebihan pada sektor-sektor yang bergantung pada aktivitas pemerintahan..
“Saya pribadi tidak terlalu setuju dengan efisiensi ini, karena dampaknya terlalu luas. Banyak profesi di Indonesia yang bergantung pada sektor ini,” Ungkapnya. Selasa (29/4/2025).
Selain itu, Nurhadi menilai hampir 70 persen pendapatan bisnis perhotelan berasal dari kegiatan yang terkait dengan pemerintahan. Ia menilai kebijakan pemangkasan anggaran ini berisiko menurunkan tingkat hunian hotel, memperlambat sektor pariwisata, dan mengurangi kontribusi pajak daerah dari sektor perhotelan.
“Di daerah-daerah yang pendapatannya tidak terlalu besar, seperti di Provinsi Jambi, sektor ini sangat penting untuk mendongkrak penerimaan daerah,” Ucapnya.
Untuk itu, politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mendorong pemerintah pusat untuk mencari solusi alternatif yang tidak membebani sektor perhotelan lebih lanjut.
“Saya berharap pemerintah pusat bisa memberikan solusi agar kegiatan tetap berjalan, misalnya dengan menyesuaikan harga layanan atau memberikan ruang yang lebih fleksibel pada anggaran perjalanan dinas,” Pungkasnya. (Adv)
