SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Muhammad Afif Rayhan Harun mengusulkan agar pengelolaan jasa pandu yang melibatkan jembatan-jembatan di Kota Samarinda, termasuk Jembatan Mahakam, dialihkan ke pemerintah kota. Langkah ini dianggap bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.
Pasalnya, saat ini hanya jembatan Mahakam yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Sementara itu, dua jembatan lainnya yakni Jembahan Mahulu dan Achmad Amins (ex.Mahkota II) dikelola langsung oleh belum dikelola maksimal.
Afif sapaan karibnya optimisi jika pengelolaan dialihkan ke Pemkot Samarinda, potensi PAD dapat meningkat pesat.
“Saat ini, hanya Jembatan Mahakam yang diurus oleh pemerintah daerah, sementara yang lainnya belum optimal. Dengan pengelolaan yang tepat, ini bisa menjadi tambahan PAD yang besar bagi kota,” Ungkapnya. Jum’at (15/11/2024).
Afif menyebutkan selama ini pengelolaan jasa pandu untuk melintasnya ponton batu bara yang melewati jembatan-jembatan tersebut saat ini ditangani oleh Pelindo, dan dinilai memberikan hasil yang menguntungkan.
“Dengan pengelolaan oleh Pemkot, dana yang didapatkan bisa langsung digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik di Samarinda,” Ucapnya.
Politisi dari partai Gerindra itu menambahkan jika usulan ini terealisasi, tidak hanya sektor fiskal kota yang akan diperkuat, tetapi juga pembangunan kota secara keseluruhan. Bahkan, Pemkot Samarinda akan memiliki lebih banyak anggaran untuk mewujudkan berbagai program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Saya akan terus memperjuangkan langkah ini agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga Samarinda,” Pungkasnya.
