TENGGARONG – Menyambut bulan suci Ramadhan dan perayaan Idul Fitri 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah strategis dengan meluncurkan program Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini bertujuan menstabilkan harga kebutuhan pokok yang biasanya melonjak menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Rapat koordinasi terkait pelaksanaan GPM digelar di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar pada Kamis (27/2/2025), melibatkan distributor, vendor, dan pelaku usaha lokal.
Asisten II Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani, menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan kelancaran GPM. “Ini adalah kegiatan rutin, namun tahun ini kami ingin melibatkan lebih banyak peserta agar dampaknya lebih luas,” ujarnya.
Pelaksanaan GPM direncanakan berlangsung selama dua hari, yakni pada 11 dan 12 Maret 2025, di area parkir Masjid Agung Kukar. Lokasi ini dipilih karena dinilai strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, Pemkab juga tengah mempersiapkan infrastruktur pendukung seperti pengaturan lalu lintas dan akses parkir agar acara berjalan lancar.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kukar, Sutikno, menyebutkan bahwa hingga saat ini sudah ada 48 vendor yang menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam GPM. Angka ini kemungkinan akan bertambah hingga mencapai 68 vendor. “Program ini merupakan salah satu upaya kami dalam mengendalikan inflasi, terutama terkait lonjakan harga bahan pangan seperti cabai rawit yang sering kali mengalami kenaikan signifikan,” tambahnya.
Pemkab Kukar berharap GPM tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tingkat lokal. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi produk lokal guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan semakin banyaknya vendor yang terlibat, Pemkab optimistis GPM tahun ini akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain dalam menghadapi tantangan inflasi menjelang HBKN. (ADV/Diskominfo Kukar)
