SAMARINDA – Calon Gubernur Kaltim nomor urut 02, Rudy Mas’ud mengkritisi pengelolaan APBD yang dilakukan Isran Noor-Hadi Mulyadi selama mereka memimpin Kaltim. Dimana, proporsional anggarannya tidak berpihak kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan ketika segmen kedua Debat Pilkada Kaltim Tahun 2024 ketiga, Jakarta, Jumat (22/11/2024).
Diketahui, tim panelis menjabarkan data mengenai alokasi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Dalam 5 tahun terakhir rata-rata , 46 persen belanja daerah digunakan untuk belanja operasional. 36 persen untuk belanja transfer, 17 persen digunakan untuk belanja modal dan 1 persen digunakan untuk belanja tidak terduga.
Tim panelis mempertanyakan strategi paslon untuk memastikan bahwa alokasi belanja daerah lebih difokuskan pada belanja modal yang produktif, menekan belanja pegawai dan belanja operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Pertanyaan tersebut diperuntukkan untuk Isran.
Isran menjawab dengan mempertanyakan data yang disajikan tim panelis tersebut. Karena ia menyatakan pendapatan dan belanja persentasenya pasti sama.
“Kaltim itu pendapatannya besar tapi kalau dikatakan tadi bahwa lebih besar belanja pegawai, saya mohon maaf saja agak tidak pas di dalam data yang benar,”katanya.
Ditambahkan pula dengan Hadi, komposisi belanja telah dibahas dan ditetapkan bersama DPRD Kaltim dan telah diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Artinya telah sesuai dengan proporsionalnya.
Terkait dengan belanja pegawai, pihaknya menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU). Ini merupakan pemberian dan tidak bisa diutak-atik.
“Belanja modal kita atur sedemikian rupa sehingga Kaltim Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kami 5 tahun berturut-turut terus meningkat. Karena kami mampu mengendalikan biaya dan belanja modal untuk bermanfaat kepada masyarakat,”tegasnya.
Rudy Mas’ud pun menanggapi dengan serangan kritikan. Ia menyatakan masyarakat Kaltim hanya mendapatkan 17 persen dari APBD yang nilainya lebih dari Rp20 triliun.
“Ini artinya apa? Masyarakat Kaltim tidak mendapatkan manfaat apapun juga. Ini terbukti contoh dengan jalan akses kita hancur luluh lantak, masyarakat tidak mendapatkan pendidikan yang layak.”
“Mestinya kita mampu memberikan GRATISPOL untuk seluruh masyarakat Kaltim,”ucapnya.
Rudy memberikan contoh daerah yang berhasil menggratiskan kepada masyarakat. Yaitu Kota Balikpapan.
“Contoh di Balikpapan, BPJSnya gratis, pendidikan untuk anak SD-SMP seragamnya gratis,”lanjutnya.
Ia menawarkan perbaikan pengelolaan APBD agar memberikan kebermanfaatan yang luas untuk seluruh masyarakat Kaltim.
*Hadi Jawab dengan Pernyataan Tidak Mungkin*
Hadi menjawab tanggapan dari Rudy. Ia mengatakan bahwa tidak mungkin APBD Kaltim sebesar Rp25,3 triliun hanya dialokasikan 17 persen untuk masyarakat.
“Mana mungkin APBD Kaltim 25,3 T hanya untuk 17 persen masyarakat. Tidak mungkin,”tegasnya.
Ia memaparkan bahwa ada dana yang diterima oleh pemerintah pusat. yakni DAU; DAK; dan DBH. Seperti yang disampaikan di awal bahwa DAU digelontorkan untuk belanja pegawai.
“DAK dan PAD yang kami dapatkan dan kita kelola sedemikian rupa, bagaimana mungkin Rp1,3 triliun itu untuk beasiswa. Mana mungkin masyarakat Kaltim tidak merasakan manfaatnya,”kuncinya.(*)
