SAMARINDA – Dua Kandidat calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kaltim, baik Hadi Mulyadi di nomor urut 01 dan Seno Aji di nomor urut 02, saling kuat-kuatan janji untuk memenuhi akses internet kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan kedua kandidat pada Debat Perdana Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2024 yang diselenggarakan pada Rabu (23/10/2024) lalu. Pemenuhan akses internet ini dijawab ketika ada pernyataan mengenai keterbatasan sarana komunikasi.
Pada sesi pertama, Hadi Mulyadi lebih dulu menjawab pertanyaan dari moderator. Ia mengatakan, selama menjabat sebagai Wakil Gubernur Kaltim, pemerintah provinsi diakuinya telah serius mendorong digitalisasi hampir di setiap desa tertinggal. Hal ini dikatakannya juga demi menunjang digitalisasi pendidikan. Namun, menurutnya, tantangan terbesar pemerataan jaringan internet terletak pada kebijakan pemerintah pusat.
“Persoalan digitalisasi pendidikan sudah menjadi program serius di pemerintahan kami selama 5 tahun,” jelas Hadi.
Ia juga menyebut, keterlambatan distribusi sarana digitalisasi di daerah perbatasan dan tertinggal terkendala korupsi yang terjadi di tubuh Kementerian Kominfo.
“Kami sudah menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat karena ini kewenangan Kominfo, tetapi pencatatannya mengalami korupsi besar-besaran yang membuat sarana digitalisasi tidak terpenuhi,” ucap Hadi.
Kendati demikian, ia berkomitmen untuk terus memperjuangkan digitalisasi agar pendidikan lebih merata di Kaltim.
Sementara itu, Calon Wakil Gubernur nomor urut 2, Seno Aji, melemparkan pernyataan yang jauh berbeda dari rivalnya. Yakni, ia berencana memberikan akses Wi-Fi gratis di setiap desa lewat program unggulan yang akan dijalankannya yakni “Gratispol”.
“Bagaimana mungkin digitalisasi mau baik jika listrik saja masih kurang. Dengan program Gratis Pol, kami akan memberikan Wi-Fi gratis di setiap desa, sehingga semua anak bisa mengakses internet,” kata Seno.
Menurut Seno, digitalisasi adalah kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kaltim.
“Ingat, digitalisasi penting bagi pendidikan. Semua informasi ada di digital sekarang. Kalau ada keterbatasan dari Kominfo, kita lobby dong,” ungkapnya.
Ia pun menambahkan bahwa dengan dukungan dari pemerintah pusat, Kaltim akan lebih mudah mendapatkan bantuan digitalisasi.
Menanggapi hal tersebut, Hadi Mulyadi menjelaskan bahwa elektrifikasi di Kaltim telah mencapai lebih dari 90%, dan jaringan listrik di provinsi tersebut telah terkoneksi dengan wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.
“Tidak ada alasan untuk memperbaiki soal listrik, tapi kaitannya dengan kebijakan pusat yang dikorupsi oknum. Saya bangga dengan Gubernur Isran Noor yang sampai saat ini tidak ada sepersen pun rupiah digunakan untuk kepentingan pribadi,” ucap Hadi.
Sebagai informasi, Pemprov Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sebelumnya telah memberikan layanan internet kepada 245 desa pada tahun 2023. Sementara pada tahun 2022, akses internet telah diberikan di 40 desa sebagai proyek percontohan.
Kendati demikian, masih banyak daerah yang belum memiliki akses internet memadai. Terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). Sehingga menjadi salah satu permasalahan yang harus diperhatikan bagi pemenang Pilgub 2024 ke depan. (*)
